Saya rindu RUANG PUBLIK TAK TERSEGMENTASI

Membaca sekilas judul artikel di atas tentunya sedikit mengundang pertanyaan. Ruang publik tak tersegmentasi? Bukankah yang namanya ruang publik seharusnya sudah pasti tak tersegmentasi?? Hmmm.. jangan salah, disadari ataupun tidak saat ini semakin banyak ruang publik yang secara langsung ataupun tidak hanya dapat dikunjungi oleh kalangan tertentu (segmented) yang kehadirannya semakin menggeser fungsi ruang publik yang seharusnya unsegmented.

Ketika masih di Bandung, setiap hari Minggu saya selalu menikmati berjalan-jalan pagi di area car free day yang dipusatkan di Jalan Dago. Saya menikmati berjalan santai sambil menikmati aneka aktivitas warga yang tumpah ruah di sana. Ada ayah dan Ibu yang berjalan berdua sambil mendorong kereta bayi, serombongan anak-anak bermain in line skate, pedagang bubur ayam, cilok, batagor, dan lainnya yang berusaha mencari tambahan rejeki, ada sekelompok remaja yang hunting foto, ibu-ibu darmawanita yang senam pagi di halaman factory outlet, anak kecil pengamen yang coba mencari perhatian lewat suara sumbangnya, sejoli pasangan muda yang berjalan berdua bergandengan tangan…dan…masih banyak lagi yang lain. Saya selalu suka pemandangan itu. Saya juga menikmati sesekali mampir dan mencoba jajanan di pinggir jalan sambil bersapa dan mengobrol dengan abang penjualnya yang bahkan saya tidak pernah kenal sebelumnya. Sebuah keindahan sederhana. Bagi saya itulah gambaran sesungguhnya dari sebuah kota yang hidup.

Bandingkan dengan ruang publik lain yang kita kenal, mall. Mall yang saat ini kehadirannya semakin marak memenuhi sudut kota kita. Mall memang menawan karena desainnya yang indah. Mall selalu menarik dikunjungi karena menawarkan segala hiburan yang dapat dikunjugi dalam satu tempat; game center, food court, bioskop, dan masih banyak lainnya. Bagi kaum wanita mall mungkin menarik karena memberikan tawaran untuk window shopping dan memuaskan hasrat belanja. Sedangkan bagi para pria mall mungkin menyenangkan karena hampir setiap hari tempat itu selalu dipenuhi oleh wanita-wanita cantik berbusana indah dan berbau wangi.

Tak dapat disangkal, kehadiran mall kini telah mengambil alih sebagian besar fungsi rekreasi dan hiburan warga kota di Indonesia, yang pada jaman dahulu kala diakomodir oleh sebuah ruang bersama yang kita kenal dengan nama alun-alun. Ya, pada masa tradisional alun-alun merupakan pusat kota-kota di Jawa yang digunakan untuk segala aktivitas rakyat—termasuk juga aktivitas hiburan seperti layar tancap dan pacuan kuda (Kunto, 1986). Lalu kemana sekarang alun-alun? Hilangkah ditelan modernitas?

Bagaimanapun derasnya arus modernitas dengan membawa mall yang sejatinya adalah budaya bangsa barat, keberadaan alun-alun, taman kota, pasar kaget, area car free day, dan sejenisnya tetap dibutuhkan sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat yang tak tersegmentasi. Sebagai sarana rekreasi yang dapat dikunjungi dan dinikmati oleh siapa saja, gratis. Tanpa harus merasa kuatir jika tidak memiliki uang. Tanpa harus malu jika tidak memakai baju bagus. Ruang-ruang terbuka publik tersebut hadir sebagai sarana aktivitas dan kreativitas masyarakat, sekaligus sebagai sarana bagi warga untuk mengenali kotanya.

Surabaya merupakan sebuah kota yang saya tahu telah memberi perhatian lebih pada taman kotanya.Taman-taman kota di Surabaya dijaga menghijau, senantiasa bersih, dan dilengkapi dengan sejumlah permainan anak. Bahkan beberapa diantaranya didesain ulang dengan menambahkan elemen-elemen arsitektural yang menarik. Sungguh sebuah usaha yang menyejukkan hati. Sayang sekali keadaan tersebut belum terjadi di semua kota di Indonesia.

Bandung salah satu kota yang menurut saya kurang memperdulikan keberadaan aset-aset besar yang sesungguhnya dimiliki. Ruang hijau dan taman-taman kota peninggalan jaman Belanda. Taman-taman kota nan indah yang dulu mengantarkan Bandung pada julukan ‘parisj van java’. Sebuah julukan yang kini lenyap tak berbekas. Sungguh sayang.

Sebagian besar taman kota di Bandung kini kurang terawat. Kotor. Sungguh tak nyaman dipandang, apalagi dijadikan sarana rekreasi. Salah satu yang paling saya kenal adalah Taman Ganesha di depan ITB yang dahulu dikenal dengan Ijzerman Park. Sedih rasanya melihat keadaannya kini yang kotor penuh sampah dengan genangan kolam air mancurnya yang berwarna coklat. Sungguh kontras dengan gambar-gambar di buku sejarah yang melukiskan begitu indahnya taman ini dulu, salah satu primadona di kota Bandung.

Taman kota kini tak nyaman lagi, satu alternatif sarana rekreasi hilang sudah. Akibatnya sudah jelas, semakin masyarakat memenuhi mall. Taman kini tinggallah jadi milik para pengemis, dan tuna wisma, bahkan tak menutup kemungkinan akhirnya mengundang kriminalitas. Sungguh gambaran segmentasi ruang publik yang menyedihkan.

Sayang. Padahal dari ramainya car free day setiap minggu kita bisa tahu bahwa masyarakat membutuhkan ruang publik. Ruang publik sesungguhnya yang tak tersegmentasi. Ruang publik dimana setiap orang bisa berbaur dan bebas menjadi dirinya sendiri tanpa dibayangi kungkungan konsumerisme.

Indahnya apabila setiap pemangku kebijakan kota menyadari hal itu..

Ketika kendaraan bermotor lebih dihargai daripada pejalan kaki…

Hampir dua tahun tinggal di kota Bandung membuat saya semakin menyadari satu hal, kota ini jauh lebih menghargai mobil pribadi dan kendaraan bermotor lain ketimbang pejalan kaki. Pendapat tersebut memang tanpa dasar teori yang dapat dipertanggungjawabkan, namun pengalaman pribadi sebagai pejalan kaki yang selalu termarjinalkan oleh keberadaan kendaraan bermotor membuat saya berani menyatakannya.

Basis perangcangan infrastruktur jalan di kota Bandung yang berorientasi kepada penggunaan kendaraan bermotor mau tak mau berimbas pada gaya hidup masyarakatnya yang semakin tergantung pada kendaraan bermotor untuk menempuh jarak-jarak jauh maupun dekat di kota. Akibat langsung dari gaya hidup ini tentu saja, peningkatan jumlah kendaraan bermotor pribadi yang memenuhi ruas-ruas jalan di kota Bandung, kemacetan, dan kesulitan mencari lahan parkir terutama pada daerah-daerah yang merupakan pusat aktivitas masyarakat, serta tak ketinggalan peningkatan emisi karbon penyumbang global warming.

Pemandangan pagi hari berupa jajaran mobil aneka warna dan merk yang diparkir disepanjang ruas jalan Ganesha, dimana terdapat salah satu kampus ternama di kota Bandung, bukanlah suatu hal yang asing lagi. Beranjak siang, deretan mobil yang parkir telah semakin meluas, ‘menjajah’ ruas-ruas jalan lain disekitarnya. Luas lahan ITB yang kecil, tak memungkinkan kampus ini menyediakan lahan parkir yang memadai untuk memfasilitasi ’gaya hidup’ mahasiswanya. Akibatnya seperti digambarkan pada situasi diatas, kebutuhan lahan untuk parkir dilampiaskan ke jalan sekitarnya, memakai badan jalan, mengganggu kelancaran arus transportasi pada jalan yang bersangkutan, serta semakin tak memberikan ruang yang nyaman bagi pejalan kaki. Dari kenyataan sehari-hari tersebut, sepertinya tak berlebihan bila dikatakan bahwa gaya hidup mahasiswa ITB adalah sebagian dari penyumbang kemacetan kota Bandung serta emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global. Cukup menyedihkan, mengingat kapasitas ITB sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terbesar dan terbaik di Indonesia. Kampus ini setiap tahunnya menelorkan lulusan-lulusan terbaiknya dibidang sains dan teknologi, yang sayangnya ternyata tak selalu dibarengi dengan kesadaran mereka akan lingkungan.

Fakta lain tentang ‘tak dianggapnya’ pejalan kaki dikota ini terlihat dari desain pedestriannya yang dapat dikatakan tak layak. Pada sebagian besar ruas jalan misalnya Jalan Cihampelas ,keberadaan pedestrian telah terdesak oleh fungsi-fungsi bangunan komersial. Pada ruas jalan yang selalu ramai ini, aturan sempadanpun tampaknya sudah tak lagi diperdulikan. Akhirnya yang terjadi adalah bangunan yang langsung berhadapan dengan badan jalan yang ramai sehingga sama sekali tak menyisakan ruang bagi pejalan kaki. Kalaupunlah ada sedikit ruang, pasti sudah dimanfaatkan sebagai lahan parkir maupun tempat mangkal pedagang kaki lima.

Beberapa ruas jalan di Bandung seperti Jl Tamansari memang menyediakan pedestrian, namun seperti dikatakan sebelumnya kondisinya sangat menyedihkan. Berlubang disana-sini serta dihalangi oleh akar pohon peneduh-yang seyogyanya mendapatkan tempat tumbuhnya tersendiri. Beranjak sore, fasilitas pedestrian yang seadanya inipun seolah harus diperebutkan dari pedagang kaki lima yang telah mengklaim ruang publik ini sebagai area pribadinya untuk berjualan. Dan tentunya, lagi-lagi pejalan kaki yang menjadi korban.

Cerita-cerita diatas hanya sekelumit dari yang saya alami sebagai pejalan kaki yang termarjinalkan di kota ini. Sungguh sayang kondisi tersebut, mengingat cara terbaik untuk menikmati sebuah kota adalah dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki, setiap sudut kota ,tiap sekuen dari ruas jalan—karya arsitek dan perancang kota akan dapat dinikmati dengan lebih baik. Pejalan kakilah yang menikmati kota, bukan pengendara mobil yang melaju terlalu cepat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tak mungkin semakin banyak orang akan enggan berjalan kaki. Dampaknya, selain lagi-lagi emisi dan kemacetan, tentu tak akan ada lagi yang menikmati kota. Lalu jika tanpa penikmat, untuk apa arsitek dan perancang kota mendesain visualisasi kota? Sekedar uang, kepuasan dan ego pribadikah?? Sungguh sayang..

PEDAGANG KAKI LIMA, POTENSI YANG TERPINGGIRKAN: Optimalisasi potensi kota melalui pengelolaan aktivitas pedagang kaki lima secara kolaboratif

Astri Anindya Sari

Mahasiswa Magister Arsitektur, SAPPK - Institut Teknologi Bandung

e-mail: thatitoetz@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan khas yang dihadapi oleh kota-kota besar di negara berkembang adalah tingginya arus urbanisasi dan pertumbuhan penduduk tanpa diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja yang signifikan. Sebagai akibatnya masyarakat urban informal harus berupaya pibadi secara kreatif mencari sumber penghidupan bagi diri dan keluarganya. Salah satu upaya tersebut terlihat dari menjamurnya pedagang kaki lima dengan berbagai barang daganganya pada lokasi-lokasi strategis di ruang publik kota seperti trotoar, ruas jalan, maupun ruang terbuka kota.

Aktivitas pedagang kaki lima di ruang publik kota secara tidak langsung mengkonstruksi ruang sosio temporal yang mampu memberikan warna tersendiri bagi aktivitas di kota. Aktivitas mereka menyediakan ruang sosial bagi masyarakat yang tak tersegmentasi, sehingga kehadirannya selalu dibutuhkan. Disisi lain, keberadaan pedagang kaki lima dengan kesemrawutan tampilannya dinilai membawa masalah dan merusak citra keindahan serta kebersihan kota. Akibat negatif inilah yang menyebabkan pemangku kebijakan tertentu cenderung menganggap keberadaan pedagang kaki lima sebagai masalah yang harus disingkirkan daripada memandangnya sebagai potensi yang dapat dikembangkan.

Melalui studi komparasi terhadap pengelolaan pedagang kaki lima pada ruang publik di berbagai kota, tulisan ini ingin menunjukkan bahwa dengan pengelolaan aktivitas dalam ruang terbuka secara kreatif dan terpadu melalui kolaborasi pihak-pihak yang terlibat didalamnya, permasalahan yang timbul akibat aktivitas pedagang kaki lima pada ruang publik kota dapat diminimalisir. Pengelolaan secara kolaboratif tersebut mampu memaksimalkan potensi yang ada sehingga aktivitas yang terjadi akan mampu memberikan berbagai manfaat baik terhadap kota yang bersangkutan, masyarakat, maupun pemerintah kota.

Kata kunci: pedagang kaki lima, ruang publik kota, pemangku kebijakan, pengelolaan kolaboratif

Kalau yang ini dipresentasikan pada seminar Morfologi Arsitektur- Undip Semarang (November 2010)

NORMALISASI SUNGAI CIKAPUNDUNG Perencanaan Komprehensif Dengan Pendekatan Partisipatif yang Melibatkan Multi Stake Holder

ABSTRAK

Fenomena degradasi lingkungan pada daerah aliran sungai Cikapundung dan sekitarnya merupakan suatu permasalahan kompleks yang melibatkan banyak pihak didalamnya. Daerah aliran sungai Cikapundung pada area Lebak Siliwangi sampai Pajajaran merupakan wilayah pusat kota yang dekat dengan universitas dan berbagai fungsi publik lain. Lokasi strategis tersebut merupakan faktor penarik bagi masyarakat dan mahasiswa, sehingga kawasan tersebut menjadi padat dan akhirnya menyebabkan daya dukung lingkungan yang menurun untuk kebutuhan permukiman di atasnya. Pemerintah, universitas, swasta dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam normalisasi sungai Cikapundung atas pengaruh langsung maupun tidak langsung mereka terhadap pencemaran sungai Cikapundung. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang melibatkan multi-stakeholder dan kerjasama di antara mereka.

Tulisan ini membahas tentang strategi dan teknis bagaimana normalisasi sungai Cikapundung. Perencanaan awal merupakan pengembalian kualitas lingkungan sungai Cikapundung dengan pembuatan talud dan pembebasan lahan di sisi sungai akan tetapi perbaikan yang komprehensif terkait dengan aspek-aspek lain seperti relokasi hunian yang ada di tepi sungai, perencanaan yang berkesinambungan, pemberdayaan masyarakat dan bagaimana peran setiap pihak yang terlibat dalam normalisasi sungai Cikapundung.

Kata kunci: Cikapundung, partisipatif, degradasi lingkungan, multi stake holder

Kalau yang diatas itu tugas kuliah.. Tugas kelompok yang dibikin bareng-bareng sama Bu Mela n Wanda. Panjang abisss,, makanya yang dipublish abstraknya aja,, hehehe :D