PEDAGANG KAKI LIMA, POTENSI YANG TERPINGGIRKAN: Optimalisasi potensi kota melalui pengelolaan aktivitas pedagang kaki lima secara kolaboratif

Astri Anindya Sari

Mahasiswa Magister Arsitektur, SAPPK - Institut Teknologi Bandung

e-mail: thatitoetz@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan khas yang dihadapi oleh kota-kota besar di negara berkembang adalah tingginya arus urbanisasi dan pertumbuhan penduduk tanpa diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja yang signifikan. Sebagai akibatnya masyarakat urban informal harus berupaya pibadi secara kreatif mencari sumber penghidupan bagi diri dan keluarganya. Salah satu upaya tersebut terlihat dari menjamurnya pedagang kaki lima dengan berbagai barang daganganya pada lokasi-lokasi strategis di ruang publik kota seperti trotoar, ruas jalan, maupun ruang terbuka kota.

Aktivitas pedagang kaki lima di ruang publik kota secara tidak langsung mengkonstruksi ruang sosio temporal yang mampu memberikan warna tersendiri bagi aktivitas di kota. Aktivitas mereka menyediakan ruang sosial bagi masyarakat yang tak tersegmentasi, sehingga kehadirannya selalu dibutuhkan. Disisi lain, keberadaan pedagang kaki lima dengan kesemrawutan tampilannya dinilai membawa masalah dan merusak citra keindahan serta kebersihan kota. Akibat negatif inilah yang menyebabkan pemangku kebijakan tertentu cenderung menganggap keberadaan pedagang kaki lima sebagai masalah yang harus disingkirkan daripada memandangnya sebagai potensi yang dapat dikembangkan.

Melalui studi komparasi terhadap pengelolaan pedagang kaki lima pada ruang publik di berbagai kota, tulisan ini ingin menunjukkan bahwa dengan pengelolaan aktivitas dalam ruang terbuka secara kreatif dan terpadu melalui kolaborasi pihak-pihak yang terlibat didalamnya, permasalahan yang timbul akibat aktivitas pedagang kaki lima pada ruang publik kota dapat diminimalisir. Pengelolaan secara kolaboratif tersebut mampu memaksimalkan potensi yang ada sehingga aktivitas yang terjadi akan mampu memberikan berbagai manfaat baik terhadap kota yang bersangkutan, masyarakat, maupun pemerintah kota.

Kata kunci: pedagang kaki lima, ruang publik kota, pemangku kebijakan, pengelolaan kolaboratif

Kalau yang ini dipresentasikan pada seminar Morfologi Arsitektur- Undip Semarang (November 2010)